Demikian disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan M Tauchid, Selasa (27/7) di Balaikota, Jakarta.

Namun, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai kebijakan itu terlalu dini karena masih harus diawali dengan pembenahan transportasi umum.

Tauchid mengatakan, sampai saat ini sedang dicari cara membatasi penggunaan sepeda motor yang bertambah banyak dalam lima tahun terakhir. Pemikiran itu dilakukan karena pergerakan sepeda motor di jalan protokol, sesuai rencana Pemprov DKI akan dibatasi hanya di jalur lambat atau di lajur kiri pada jalan- jalan kolektor. Sepeda motor juga tak diizinkan masuk pada beberapa jembatan layang tertentu.

Selain pembatasan itu, belum ada pembatasan lain untuk sepeda motor. ”Pemprov ingin batasi penggunaan sepeda motor, tapi masih dikaji cara yang paling tepat. Kapan berlakunya belum ditetapkan,” kata Tauchid.

Namun, yang pasti Pemprov DKI akan mengikutsertakan sepeda motor sebagai obyek dalam pajak kemacetan yang diterapkan secara elektronik. Pengenaan pajak kemacetan terhadap sepeda motor juga sudah dilakukan di Singapura. Pengendalian lalu lintas, termasuk pembatasan kawasan kendaraan bermotor, secara bertahap akan diberlakukan untuk semua jenis kendaraan, tidak hanya sepeda motor.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menambahkan, Pemprov DKI juga sedang mengkaji wacana pembatasan sepeda motor di jalur-jalur yang sudah dilayani bus transjakarta dengan baik. Pembatasan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan para pengendara sepeda motor dan sekaligus mengurangi kemacetan.

Pembatasan akan diawali dengan penyediaan tempat parkir di dekat selter bus transjakarta agar pengendara sepeda motor dapat pindah ke bus transjakarta dengan mudah. Jalur-jalur bus transjakarta yang sudah steril akan menjadi target awal uji coba pembatasan sepeda motor ini.

Terlalu dini

Apabila kebijakan ini dijalankan, kata Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, pemerintah perlu menyediakan transportasi umum yang memadai. Selama ini porsi masyarakat menggunakan transportasi publik masih kecil. Hal ini lantaran masyarakat tidak mempunyai pilihan yang sepadan untuk mobilitas mereka, baik dari sisi kenyamanan, ketepatan waktu, maupun keamanan.

Karena itu, penggunaan sepeda motor menjadi salah satu alternatif sarana transportasi yang bisa menjawab kecepatan berkendaraan di tengah kemacetan. Jika penggunaan sepeda motor ini ditekan tanpa ada alternatif kendaraan lain, hal itu akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Kekhawatiran Sudaryatmo ini juga terkait dengan rencana sterilisasi jalur bus transjakarta yang akan serentak dilakukan awal Agustus nanti. Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya akan mengerahkan petugasnya menjaga jalur khusus bus agar steril dari kendaraan lain pada tanggal 2-8 Agustus.

Padahal, di ruas-ruas tertentu seperti Ragunan-Pasar Minggu di Jakarta Selatan, kepadatan lalu lintas selalu terjadi, dan jalur khusus bus, yang selama ini jamak dijadikan jalur bersama, digunakan agar tidak terjebak kemacetan.

Sesuai data dari Pemprov DKI Jakarta tahun 2009, kebutuhan perjalanan warganya mencapai 20,7 juta perjalanan per hari. Namun, rasio penggunaan kendaraan pribadi nyaris sebanding, dengan kendaraan umum, yaitu 44 persen dibanding 56 persen. Saat ini jumlah kendaraan pribadi mencapai 6,7 juta unit, sementara angkutan umum 91.082 unit.

Source: http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/07/28/03510354/DKI.Segera..Batasi.Sepeda.Motor